Menyadari
bahwa carding sebagai salah satu jenis cyber crime sudah termasuk kejahatan
yang meresahkan apalagi mengingat Indonesia dikenal sebagai surga bagi para carder
maka Polri menyikapinya dengan membentuk suatu satuan khusus di tingkat Mabes
Polri yang dinamakan Direktorat Cyber Crime yang diawaki oleh
personil terlatih untuk menangani kasus kasus semacam ini , tidak hanya dalam
teknik penyelidikan dan penyidikan tapi juga mereka menguasai teknik
khusus untuk pengamanan dan penyitaan bukti bukti secara elektronik. Mengingat
dana yang terbatas karena mahalnya peralatan dan biaya pelatihan personil maka
apabila terjadi kejahatan di daerah maka Mabes Polri akan menurunkan tim
ke daerah untuk memberikan asistensi.
Sebelum
lahirnya UU NO. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ( ITE )
maka mau tidak mau Polri harus menggunakan pasal pasal di dalam KUHP seperti
pasal pencurian ,pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para carder dan
ini jelas menimbulkan berbagai kesulitan dalam pembuktiannya karena mengingat
karakteristik dari cyber crime sebagaimana telah disebutkan diatas yang
terjadi secara non fisik dan lintas negara. Dengan lahirnya UU ITE khusus
tentang carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1
dan 2 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah
untuk mendapatkan nomor kartu kredit carder sering melakukan hacking ke
situs situs resmi lembaga penyedia kartu kredit untuk menembus sistem
pengamannya dan mencuri nomor nomor kartu tersebut.
Secara detil
dapat saya kutip isi pasal tersebut yang menertangkan tentang perbuatan yang
dianggap melawan hukum menurut UU ITE berupa illegal access :
- Pasal 31
(1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau
sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh
keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga
perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran
atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- Pasal 31
(2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun
kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam
transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
Lahirnya
undang undang ini dapat dipandang seabgai langkah awal pemerintah dalam
menangani cyber crime, walaupun masih menuai kritik dari beberapa
pengamat karena belum menyatakan secara khusus tentang
pornografi, pencemaran nama baik dan tentang kekayaan intelektual namun dapat
dianggap sebagai umbrella provision atau payung utama
pencegahan . Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan hukum pidana
nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan Konvensi Internasional
yang terkait dengan kejahatan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar